Perjalanan panjang pengesahan APBD DKI 2015, akan jadi pelajaran berharga buat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dia berharap tahun depan tak terulang, sehingga APBD kembali seperti dulu diterbitkan dengan Peraturan Daerah bukan Peraturan Gubernur.
Tapi, kata Basuki, semua tercapai bila ada kerja sama dari DPRD sebagai mitra kerja. "Antisipasi ya tergantung DPRD. Sama-sama minum obatnya mesti jelas. Kalau dosisnya semua beres ya pasti oke," jelas Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).
Agar niatan itu tercapai, Ahok akan mengefektifkan sistem elektronik musyawarah rencana pembangunan daerah (e-Musrenbang). Sehingga Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) dapat tersusun dengan transparan.
Sistem ini, kata Ahok, dapat meminimalisir kelakuan orang-orang yang tak bertanggung jawab memainkan proyek. Terutama DPRD yang sering memasukkan proyek dengan mengacu pada program pokok-pokok pikiran (Pokir) di luar pembahasan Musrenbang.
"Yang pasti tidak akan ada pokir-pokir lagi yang di tengah jalan muncul, semua harus pakai electronic musrenbang, tadi presiden sudah kasih pengarahan, nanti di KUAPPS periode Juni-Juli, ketahuan, kalau sampai ada oknum yang engga mau tanda tangan, kita akan sampaikan. Kan semua terbuka transparan," tutupnya.
Baca juga:
APBD tak sesuai harapan, ini anggaran yang dipangkas Pemprov DKI
Bantah Ahok, Mendagri sebut tak mungkin ngarang UU
Antusiasme siswa SMAN 2 foto bareng Jokowi, Ahok, dan Menteri Anies
Ahok ke guru: Kalau uang tak dibelikan UPS, bisa bangun sekolah
Di depan Jokowi, Ketua DPRD tegur keras Ahok yang suka main tuding
Jokowi berharap tidak ada pemakzulan terhadap Ahok
Karena Jokowi, Ketua DPRD tak bisa tolak dipertemukan dengan Ahok
Read More http://ift.tt/1crpXmB
No comments:
Post a Comment