Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menilai, Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD DKI Jakarta 2015 yang disiapkan Basuki Tjahaja Purnama belum memihak kepada rakyat.
Sebagai contoh, anggaran belanja jasa perkantoran Rp 4,1 triliun, lebih besar dibandingkan perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan Rp 2,9 triliun.
"Seharusnya turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan untuk perbaikan jalan," tegasnya di Ruang Rapat Aula, Kantor Kemendagri, Kamis (2/4).
Dia menambahkan, anggaran belanja jasa perkantoran sebenarnya sudah menjadi perhatian dari pihaknya semenjak tahun lalu. Seharusnya, jika ingin tegas dalam efisiensi anggaran, maka anggaran perkantoran tersebut hanya bisa Rp 5,9 triliun. Padahal Basuki atau akrab disapa Ahok menganggarkan Rp 19,02 triliun.
"Padahal bila kami mau strict (ketat), Bapak hanya boleh menganggarkan belanja jasa pegawai ini sampai Rp 5,9 triliun," ungkap Donny kepada Ahok yang duduk di sampingnya.
Rapergub yang diajukan oleh Ahok diminta harus sesuai dengan visi misi pemerintah saat ini. Di mana Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya penghematan pada setiap lini pemerintahan.
"Kami evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya," tutup Donny.
Baca juga:
Kemendagri 'sentil' Ahok anggaran belanja pegawai sepertiga APBD DKI
Soal APBD, Ahok ngaku diminta waspada oleh 'intel' di DPRD
DPRD mau Ahok bacakan sendiri laporan pertanggungjawaban APBD 2014
Cegah korupsi di kelurahan, alasan Ahok bikin e-musrenbangnas
Ahok soal Panitia Angket: Mereka kongko-kongko minum kopi
Mendagri berharap DKI gunakan Perda untuk APBD-P 2015
Read More http://ift.tt/1P1bXil
No comments:
Post a Comment