Pemblokiran 22 situs dakwah radikal yang direkomendasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), ternyata ditentang oleh Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Bidang Kominfo, Ahmadie Thaha.
Menurutnya, BNPT dan Kemkominfo salah besar. Pasalnya, tidak semua website yang dijadikan daftar pemblokiran merupakan situs yang mengajarkan islam radikal. Misalnya saja hidayatullah.com. Situs ini, kata dia, dimiliki oleh pesantren yang sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia.
"Kalau mereka semua marah bagaimana coba?" tukasnya saat dihubungi Merdeka.com, (30/03).
Dirinya pun menganggap bahwa tidak ada kejelasan kriteria yang pasti atas pemblokiran situs dakwah yang dianggap radikal itu.
"Mestinya Kemkominfo mengecek kebenaran informasi dari BNPT dulu. Apa haknya BNPT menyuruh memblokir website tersebut? Harusnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dong," tandasnya.
Jika BNPT mempunyai hak untuk merekomendasikan, lanjutnya, ini terkesan kalau situs-situs tersebut menyiarkan terorisme. Padahal yang diangkat dalam website tersebut bukan islam radikal tapi malah dianggap sebagai terorisme.
Bahkan, Ahmadie menduga persoalan ini merupakan pesanan pihak-pihak Amerika yang mendukung Israel.
"Saya kira ini merupakan pesanan dari orang-orang Amerika yang pro Israel. Masalahnya, akhir-akhir ini website-website tersebut sering memberitakan tentang Israel. Jadi ini tidak jelas kriteria pemblokiran dan tentunya akan membuat marah umat muslim," kata Ahmadie yang juga anggota komisi kominfo MUI ini.
Atas pemblokiran website tersebut, Ahmadie bersama PUI akan mengambil tindakan hukum untuk menggugat pihak-pihak yang terkait dalam persoalan ini.
"Beberapa kawan sudah mulai menyiapkan tim hukum untuk membawa masalah ini ke ranah hukum," ungkap dia.
Ahmadie juga menambahkan jika ISP dalam hal ini Telkom Speedy juga akan dipertimbangkan untuk digugat.
"Kami PUI selama ini adalah pelanggan setia Telkom untuk akses Internet," singkatnya.
Baca juga:
APJII sarankan pemblokiran konten negatif diatur UU
Ini klarifikasi CEO Tokopedia soal iklan video wasiat Olga Syahputra
Ini 22 situs dakwah radikal yang segera diblokir
Salah blokir situs dakwah, Kemkominfo bisa dituduh melanggar HAM
Kepala BIN: Situs-situs ISIS harus diberi perhatian khusus
Read More http://ift.tt/1BWyz9u
Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar jawa timur, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian dan membayar 30 jt namun hasilnya nol, uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, Dengan tdk segaja sy buka internet dan sy melihat komentar ibu sri Rahayu dr jawa timur Tentang Bpk Drs Sulardi yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan mengurusnya sampai SK dia keluar, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau mau membantu saya dan menyuruh saya mengirim berkas saya melalui e-mail, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar juga, sy sangat berterima kasi kepada Bpk Drs.sulardi yg telah membantu sy, dan tak lupa mengucap syukur kepada ALLAH SWT karna melalui Bpk Drs.Sulardi, masa depan sy sudah cerah, jadi teman2 jgn pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan, dan sy sadar kalau tdk ada yg ngurus dr pst langsung meman sulit, karna banyaknya peserta. itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Drs.Sulardi, Hp:0823-3871-2222 Siapa tau belia masih bisa bantu. Wassalm Nirwana bakri.
ReplyDelete