Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang anggota dewan untuk melaporkan Menteri Dalam Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015. Sebab, mereka menilai draft yang dikoreksi palsu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, tak paham maksud pernyataan Ahok tersebut. Dia menilai pria berkacamata itu keliru karena dialah yang mereka anggap bersalah karena mengirimkan RAPBD DKI Jakarta 2015 yang bukan hasil pembahasan.
"Salahnya di Ahok. Orang dia yang menyerahkan. Dia tidak menaati peraturan perundang-undangan. Kemendagri hanya berpedoman pada Undang-Undang bahwa RAPBD yang diserahkan eksekutif akan dievaluasi," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/3).
Untuk menindaklanjuti kekeliruan tersebut, politis Gerindra ini mengatakan, pihaknya akan menggelar Rapat Paripurna pada pekan ini.
"Etika salah satu yang diangketkan itu. Salah satu selain masalah pengajuan RAPBD," ungkapnya.
Taufik menegaskan, dirinya tidak dapat memastikan hasil dari panitia angket ini akan berujung ke mana. Namun jika memang kesepakatannya adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maka itu sebuah bonus.
"Insya Allah. Itu mah bonuslah. Bonus DPRD penyelidikan. Kalau memang mesti ada hak menyatakan pendapat? Ya lakukan. Itu kan panitia angket nanti yang melaporkan ke kita. Ada mekanismenya panitia angket melaporkan kepada paripurna. Kenapa pada paripurna? Karena pada pembentukan di paripurna," tutupnya.
Baca juga:
2 PNS DKI jadi tersangka UPS, Ahok ngaku tak bisa beri bantuan hukum
DPRD bertekad lengserkan Ahok seperti Soeharto
Panitia angket temukan pelanggaran, Taufik yakin Ahok bakal lengser
Mau dilengserkan DPRD, Ahok bilang 'nyalon lagi 2017 boleh dong'
PPP: Pak Harto aja bisa lengser, apalagi Ahok
Ahok sebut bila DPRD absen bahas pergub berarti memang tak mau kerja
Orasi pendemo Ahok: Cuma dibayar gocap, salat kagak, rugi 2x lipat
Read More http://ift.tt/1DjeYpD
Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar jawa timur, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian dan membayar 30 jt namun hasilnya nol, uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, Dengan tdk segaja sy buka internet dan sy melihat komentar ibu sri Rahayu dr jawa timur Tentang Bpk Drs Sulardi yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan mengurusnya sampai SK dia keluar, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau mau membantu saya dan menyuruh saya mengirim berkas saya melalui e-mail, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar juga, sy sangat berterima kasi kepada Bpk Drs.sulardi yg telah membantu sy, dan tak lupa mengucap syukur kepada ALLAH SWT karna melalui Bpk Drs.Sulardi, masa depan sy sudah cerah, jadi teman2 jgn pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan, dan sy sadar kalau tdk ada yg ngurus dr pst langsung meman sulit, karna banyaknya peserta. itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Drs.Sulardi, Hp:0823-3871-2222 Siapa tau belia masih bisa bantu. Wassalm Nirwana bakri.
ReplyDelete