JAKARTA - Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, Teguh Pamudji menyatakan, pemerintah menyepakati untuk menerbitkan satu Peraturan Perundangan (PP) yang akan mengatur mengenai kewajiban fiskal perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
(Baca: ESDM...
Read More http://ift.tt/2uwrtA0
No comments:
Post a Comment