YOGYAKARTA - Menyusul adanya perubahan ketentuan pemakaian Dana Alokasi Umum yang mensyaratkan minimal 25% untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah akan mulai melakukan pengetatan pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun juga honorer yang ada di setiap pemerintah daerah.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan,...
Read More http://ift.tt/2l0oeJE
No comments:
Post a Comment